oleh

Sidang IPU di Jenewa, Parlemen Indonesia dan Asia Pacifik Tolak Keputusan Donald Trump

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss Parlemen Indonesia dan Asia Pasifik mengecam keras atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan Parlemen Indonesia dan Asia Pasifik memberikan dukungan kepada Palestina dalam membela hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas Yerusalem.

Hal itu dikatakan Anggota Delegasi DPR RI Bara Krishna Hasibuan pada saat menghadiri pembahasan draf resolusi terkait keputusan Amerika Serikat soal pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel di Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018).

“Resolusi itu juga menegaskan bahwa keputusan unilateral terkait Yerusalem bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional,” tegas Bara.

Bara mengungkapkan, delegasi DPR terplih sebagai anggota Drafting Committee on Emergency Item mewakili parlemen dari kelompok negara Asia-Pasifik. Draf itu secara khusus membahas respons IPU atas keputusan AS, mengenai status Jerusalem dan hak-hak dasar bangsa Palestina. Terdapat 5 poin dalam preambule dan 10 poin dalam resolusi.

“Saya merasa terhormat dapat mewakili parlemen Asia Pasifik dan Indonesia, khususnya dalam penyusunan resolusi ini. Hal tersebut menunjukkan pengakuan dunia internasional atas peran strategis Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global,“ ungkap politisi PAN ini.

Legislator daerah pemilihan Sulut itu menjelaskan, Parlemen Indonesia merupakan anggota IPU yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam penyusunan draf resolusi IPU yang menegaskan penolakan atas keputusan AS soal Yerusalem.

Selain itu, ada hal yang tak kalah penting mengenai drafting committee ini juga menerima usulan Indonesia yang disampaikan olehnya, yaitu mendorong Israel dan Palestina untuk kembali melakukan proses perdamaian melalui kerangka internasional demi tercapainya solusi two state berdasarkan batas-batas wilayah yang berlaku sebelum terjadinya perang antara Israel dan negara-negara Arab pada tahun 1967.

“Diterimanya usulan ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam mendorong parlemen-parlemen sedunia untuk bersatu dan mencari solusi permanen demi tercapainya penyelesaian masalah status Palestina, khususnya Yerusalem, secara komprehensif,” imbuhnya. (Mohammad Iqbal)

banner 521x10

Komentar