oleh

Kota Semarang Berlakukan PKM Non PSBB

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang belum juga menunjukkan grafik penurunan, mulai Senin (27/4) besok, Pemerintah Kota Semarang akan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) non PSBB. Pemberlakuan PKM ditegaskan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 28 tahun 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Hendi menegaskan, aturan PKM dengan PSBB memiliki perbedaan, sebab PKM masih memberi ruang bagi masyarakat berkegiatan, namun dengan kontrol yang ketat. “Kami ingin menampung aspirasi masyarakat, dengan ada hal yang sedikit melonggarkan sedulur – sedulur PKL maupun tempat usaha,” tutur Hendi.

Menurutnya, boleh berkegiatan tapi harus dengan sejumlah SOP yang kita kontrol. Harus ada keterlibatan masyarakat, RT, RW, LPMK untuk mengawal ini. ” Selain itu juga ada Tim patroli yang terdiri dari satuan wilayah TNI – POLRI dan Pemkot juga kita turunkan,” tegasnya.

Dalam Perwal yang telah ditanda tanganinya, Hendi menegaskan, beberapa poin terkait pembatasan kegiatan di luar rumah, antara lain penghentian kegiatan di sekolah institusi pendidikan lainnya, pembatasan kegiatan di tempat kerja, tempat ibadah, tempat umum, serta pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pergerakan orang melalui moda transportasi.

“Ada penghentian kegiatan di sekolah / institusi pendidikan lainnya, diarahkan untuk dapat beralih menjadi pembelajaran jarak jauh dari tempat tinggal masing – masing, menggunakan media yang paling efektif.”

Terkait dengan aktifitas pekerjaan, Hendi meminta setiap institusi atau perusahaan diminta untuk mengatur jam kerja pelayanan dan jumlah pekerja yang masuk. Sementara terkait pembatasan kegiatan keagamaan, Pemerintah Kota Semarang meminta masyarakat untuk mengikuti himbauan / fatwa lembaga / tokoh agama.

 

“Pemerintah Kota Semarang akan menutup sementara semua tempat hiburan dan tempat wisata, selama pemberlakuan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Sedangkan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik masih diberi keleluasan, namun dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 14.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB,”ujarnya.

Namun demikian, lanjut nya, tempat usaha seperti pasar tradisional, toko modern dan restoran/kafe diperbolehkan buka, dengan jam buka toko modern dari jam 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sedangkan Restoran diperbolehkan buka dari jam 11.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB, namun di atas pukul 20.00 WIB hanya melayani pesan antar atau take away. “Yang jelas secara khusus ketiganya juga diwajibkan melakukan disinfeksi secara berkala,” paparnya.

Mengenai moda transportasi umum, tambahnya, selama pemberlakuan PKM juga akan dibatasi, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan, angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling, angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor, angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya), angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling, layanan kebakaran, layanan hukum dan keterliban, layanan kebersihan dan layanan darurat, serta operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan (termasuk bandar udara dan pelabuhan TNI/POLRI) untuk pergerakan kargo, bantuan, evaluasi, dan organisasi operasional terkait.

“Secara rinci moda transportasi umum dan moda transportasi barang, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut, membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan, pembatasan jam operasional mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali taksi dan ojek, dan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang.”

Dalam ketetapan tersebut, Wali Kota menggaris bawahi, agar pada setiap kegiatan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti kewajiban mengenakan masker apabila keluar rumah.

“Bagi pihak yang melanggar jam buka tempat usaha, Pemerintah akan memberikan sanksi mulai teguran lisan maupun tertulis, sampai pembubaran kegiatan atau penutupan tempat usaha,” tegasnya.

(Suparman)

Komentar