oleh

Massa Demonstran Yang Pro dan Kontra Terlibat Adu Mulut Sikapi Perppu No. 2 Tahun 2017

Inilahonline.com (Semarang-Jateng) – Massa demontran antara pendukung dan penolak Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas, hampir terjadi bentrok di depan pintu masuk pagar Gedung Pemprov Jawa Tengah jalan Pahlawan Semarang, Rabu (26/7/2017).

Demonstran yang terdiri dari massa Gerakan Nasional Patriot Indonesia (Ganaspati) dan Kesatuan Aksi Muslim Indonesia (KAMMI) serta Persatuan Islam Indonesia (PII), berhasil dihalau oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Semarang dengan memisahkan keduanya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Massa KAMMI dan PII yang jumlahnya sedikit dan lebih banyak dari Ganaspati, akhirnya mengalah mengundurkan diri dari arena depan pagar, sehingga hanya bisa membacakan orasinya terhadap Perppu No.2 Tahun 2017 pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

”Perppu pengganti UU Ormas tersebut dirasa dapat digunakan sebagai senjata oleh pemerintah dalam membungkam ormas-ormas pengeritik pemerintahan saat ini,”seru Sigit dalam orasi tersebut.

Unjuk rasa yang mendapat pengawalan aparat secara ketat itu, menyayangkan penghilangan kewenangan yudikatif dalam memutus sah/tidaknya suatu ormas bertentangan dengan Pancasila, merupakan bibit tindakan otoriter yang dilakukan oleh pemerintah.

”Penahanan langsung tanpa proses pembinaan dan peringatan bagi anggota ormas, sebagai tindakan menyerupai rezim Soeharto Jilid 2,”ujarnya.

Dalam orasinya yang berlangsung dengan tertib, pihaknya menyatakan sikap kepada DPRD Provinsi Jateng, pertama, menolak peraturan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang keorganisasian masyarakat yang tidak lebih baik daripada UU Ormas No.17 tahun 2013 terutama mengenai subyektivitas pemerintah dalam memaknai pasal 59 ayat (3) dan penghapusan kewenangan yudikatif dalam membubarkan ormas.

”Mendorong pemerintah menyempurnakan UU Ormas melalui revisi bersama DPR RI demi terciptanya pembahasan yang kompreehensif,”pintanya.

Sementara Ganaspasti melalui juru bicaranya Fitra, mendukung penuh terhadap terbit dan diberlakukannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

”Oleh karena itu, kami menolak dan menentang keberadaan Ormas yang menolak Perppu No.2 Tahun 2017 di seluruh Indonesia termasuk di Semarang,”ujarnya.

Aparat Polrestabes Semarang yang terus memantau jalannya unjuk rasa di lokasi depan Gubernuran merasa kawatir, jika sampai terjadi bentrok antara kedua massa tersebut.

”Alhamdulillah berkat kesadaran dari salah satu massa yang kontra bisa menahan diri, sehingga tidak terjadi bentrok dan selanjutnya bisa membubarkan diri,”seru petugas yang menjaga keamanan di depan gubernuran tersebut.(Suparman)

Komentar