Mendagri Tjahyo Kumolo Meminta Kepala Daerah Terpilih Harus Pahami Area Rawan Korupsi

INILAHONLINE.COM, TEGAL - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo mengaku prihatin masih terdapat kepala daerah yang ketangkap OTT oleh KPK, tetapi dengan kejadian ini menghimbau kepada calon kepala daerah Se-Jawa Tengah dalam pilkada 2018 agar memahami area rawan korupsi.

''Jika mencermati dari kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kepada beberapa kepala daerah, calon kepala daerah harus lebih hati-hati terhadap area yang rawan korupsi,''kata Tjahjo dalam pengarahannya kepada 21 pasang calon kepala daerah Se-Jawa Tengah, di room Quest Hotel, Semarang, Selasa (8/5/2018).

Menurut dia, ada beberapa area rawan korupsi yang perlu dipahami betul oleh kepala daerah, diantaranya pada perencanaan anggaran, dimana dalam hal ini merupakan faktor yang paling banyak jadi temuan. Bahkan proses hibah dan bantuan sosial, retribusi serta pajak jual beli barang dan jasa diiduga rawan korupsi.

''Dalam penanggulangan korupsi menjadi perhatian khusus Pemerintah, tetapi korupsi merupakan salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia,''paparnya.

Senada dengan Mendagri, Penasehat KPK yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut Muhammad Tsani Annafari menyampaikan, bahwa kepala daerah seharusnya menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi di daerahnya, bukan malah sebaliknya.

''Hal ini sangat penting karena sebuah daerah akan susah maju, jika kepala daerahnya ditahan oleh KPK,''tuturnya.

Situasi seperti ini, menurutnya, akan menjadi kendala kedepannya. Namun di dalam proses pilkada ini diharapkan mendapatkan hasil yang baik, jika calon peserta, penyelenggara dan masyarakat pemilihnya memiliki integritas.

''Dengan mengedepankan integritas dan etika inilah, daerah tersebut akan bisa lebih maju,''paparnya.

Sementara itu, Pejabat Sementara (PJS) Wali Kota Tegal, Achmad Rofai menyampaikan dalam pengarahan ini merupakan moment penting yang harus dipahami oleh semua pihak.

''Apa yang disampaikan Mendagri untuk memahami area korupsi ini, berarti harus bisa dipahami sehingga diharapkan tidak akan melakukan korupsi," ujarnya.

Pejabat Sementara Wali Kota ini berharap, setelah proses pilkada selesai dan siapa yng akan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal hrus bisa mengemban amanah dan tidak melakukan korupsi.

''Jadi sekali siapapun walikota dan wakil walikota terpilih harus benar-benar mempunyai integritas dan tidak melakukan korupsi,''pintanya.(Suparman)