INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau partai bergambar Gajah adalah partai yang menarik untuk diamati bukan karena pencapaian elektoral masa lalunyapada Pemilu 2024 partai ini gagal melampaui ambang batas parlemen—melainkan karena transformasi yang sedang berlangsung di dalamnya.
Menurut Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli, bahwa PSI yang dulu dikenal sebagai partai progresif-liberal dengan basis pemilih urban muda, kini sedang mengalami metamorfosis identitas. Ia bergerak menjadi sesuatu yang lebih tepat disebut sebagai “partai Jokowisme”.
“Fenomena yang paling mencolok adalah migrasi kader. Sejumlah nama dari Nasdem, PDIP, Golkar, hingga partai-partai menengah lainnya mulai merapat ke lingkaran Kaesang,” ujarnya.
Selain itu, banyak mantan kepala daerah, pengusaha daerah dengan jaringan lama, dan loyalis-loyalis yang tidak menemukan ruang di partai besar pasca-pergeseran koalisi, semuanya menemukan “rumah baru” di PSI. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah proses akumulasi sumber daya politik yang sangat terencana.
“Kekuasaan modern bukan hanya soal penguasaan ruang melainkan penguasaan waktu. Siapa yang mampu menentukan ritme, tempo, dan timing dari sebuah peristiwa politik, dialah yang sesungguhnya berkuasa,” terangnya
Naszarudin juga mengatakan, Jokowi sedang melakukan persis itu: ia menanam pengaruh hari ini di daerah-daerah, membangun jaringan loyalitas yang akan “diaktifkan” pada momen yang tepat dan momen itu bernama Pemilu 2029.
“Konsep ini diperdalam oleh apa yang Jacques Derrida sebut sebagai hauntology dalam Specters of Marx (1993). Hauntology adalah filsafat tentang “kehadiran dalam ketiadaan” tentang bagaimana sebuah entitas tetap menghantui sistem bahkan setelah ia secara formal tidak lagi hadir,” jelasnya.
Menurutnya, Jokowi sudah pulang ke Solo, tapi “rohnya” masih tinggal di hampir setiap simpul kekuasaan daerah yang ia bangun selama sepuluh tahun yakni, para bupati yang pernah ia naikkan, para pengusaha yang proyek infrastrukturnya lahir dari kebijakan eranya, para loyalis yang karier politiknya bertumpu pada restu namanya. Mereka semua adalah spektrum dari sebuah kekuasaan yang menolak untuk benar-benar berakhir.
“Dalam konteks ini, PSI bukan sekadar partai. PSI adalah life raft sekoci yang dipersiapkan untuk menampung seluruh ekosistem Jokowisme yang tidak lagi memiliki wadah formal setelah masa kepresidenan berakhir,” tandasnya.
Lebih lanjut Nasarudin menjelaskan, ini adalah konsep yang oleh beberapa analis politik disebut sebagai post-presidency incumbency: anomali di mana seorang mantan presiden tetap memiliki instrumen politik formal untuk mengintervensi percaturan kekuasaan tanpa harus memegang jabatan resmi apapun.
Imbuhnya.
“Pertanyaan yang kemudian menggantung adalah pertanyaan tentang konversi. Jaringan adalah modal, bukan jaminan. PSI masih harus melewati uji elektoral yang keras yaitu membangun mesin kampanye yang fungsional, merekrut kandidat yang kompetitif di tingkat daerah, dan yang paling menentukan, meyakinkan pemilih bahwa “Jokowisme” masih relevan di 2029—di tengah kemungkinan bahwa wajah politik Indonesia akan sudah berubah cukup jauh dari hari ini,” ungkapnya.
Sejarah mesin waktu politik tidak selalu berakhir baik. Hari Seldon berhasil. Medici berhasil. Tapi banyak yang tidak. Pengaruh tanpa jabatan adalah aset yang sangat mudah menguap jika tidak terus-menerus dipelihara dengan narasi, kemenangan kecil yang konsisten, dan kehadiran yang terasa nyata di tingkat paling bawah.
“Jokowi tampaknya tahu semua itu. Ia bukan politisi yang bekerja dengan kebetulan. Tapi apakah operasi mesin waktunya akan benar-benar berjalan hingga 2029 itu adalah pertanyaan yang baru bisa dijawab oleh waktu itu sendiri. Dan mungkin, hanya oleh waktu,” imbuh Nasarudin. (PH)
Komentar