INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti mengatakan, keberadaan media sosial sangat berdampak besar dalam menimbulkan bibit intoleransi dan radikalisme.
“Intoleransi dan radikalisme timbul dan lahir dari narasi di media sosial,” katanya saat diskusi peluncuran hasil riset intoleransi dan radikalisme di Indonesia oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan LIPI di Semarang Kamis (15/11/2018).
Menurut Sri, untuk mencegah adanya intolerasi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan besar menerjemahkan secara lebih baik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan regulasi terhadap medsos.
”Harus ada regulasi secara jelas terhadap penggunaan media sosial, yang disinyalir bisa menimbulkan intoleransi dan radikalisme,”paparnya.
Dijelaskan, dalam merekam persemaian benih radikalisme dan intoleransi, survei LIPI melakukan penelitian di sembilan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DIY, dan Aceh.
Dari penelitian yang mengambil sampel beberapa provinsi ini menyebutkan, keseluruhan responden yang terlibat dalam survei sebanyak 1.800 orang yang terbagi 200 responden, di masing-masing provinsi dengan metode kuantitatif selama tiga bulan, mulai Juli-September 2018.
”Dari hasil survei yang dilakukan ini, menemukan 62,6 persen masyarakat di sembilan provinsi tidak setuju, klaim sesat terhadap pemeluk agama lain, 6,9 persen sangat tidak setuju klaim sesat, dan 23,7 persen setuju, dan 6,9 persen sangat setuju.”
Selain itu, kata dia, 43,6 persen responden tidak setuju penerapan perda syariah di daerahnya, sebesar 6,9 persen sangat tidak setuju perda syariah, sementara yang setuju 42,5 persen, dan yang sangat setuju sebesar 7 persen.
“Survei ini memiliki `margin error` sebesar 2,4 persen. Catatan kami, perbedaan yang sangat tipis ini, mencerminkan sebagian masyarakat sudah menghilangkan pikiran bahwa Indonesia dibangun atas dasar keberagaman,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Antiradikalisme Universitas Diponegoro Semarang Muhammad Adnan mengatakan, penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan meneliti penyebab kemunculan faktor-faktor tersebut.
”Diharapkan dalam penelitian lanjutan supaya lebih ke substansinya,”pintanya.
Namun demikian, lanjutnya, jangan sampai ada kesan seakan-akan intoleransi muncul, karena orang tidak ingin kalau yang menjadi pemimpin bukan yang seagama, sehingga perlu dicari masalahnya kenapa?
”Jadi apa yang terjadi itu hanya ikut-ikutan, diindoktrinasi, belajar sendiri dari medsos, atau terpengaruh orang lain,”ujarnya.
(Suparman)
Komentar