oleh

Penyusunan KUA PPAS APBD-P Tahun 2019 Tidak Selaras Dengan Visi Subang Jawara

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Bupati Subang, Prov.Jawa Barat atas Perubahan APBD Kabupaten Subang tahun 2019 terkesan tidak selaras dengan Visi Subang Jawara.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab Subang melontarkan kritik tajam itu melalui pandangan yang disampaikan oleh salah satu anggotanya H.Aming Kasmin dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Subang, Senin lalu (12/8/2019).

PDI-P Subang menilai rancangan hanya berlatarbelakang kepada hal-hal yang bersifat formal untuk memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

“Tidak menunjukkan perubahan yang disebabkan karena peningkatan kinerja pemerintahan daerah selama semester pertama tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari alasan dilakukannya perubahan KUA PPAS atas perubahan Kab Subang tahun 2019. Di dalamnya hanya berupa perbaikan atas kelalaian penyusunan KUA PPAS tahun yang lalu,” kata H Aming.

Hal kedua yang lebih menyedihkan adalah alasan perubahan karena penetapan silpa tahun 2018 yang terkoreksi oleh laporan hasil audit BPK yang mencapai 75,93 % atau Rp85,8 Miliar dari silpa yang ditetapkan sebesar Rp.113M.

“Mengingat tingginya nilai koreksi maka, selayaknyalah ada upaya yang dilakukan lebih serius untuk mencari tahu faktor-faktor penyebab kesalahan dimaksud, karena tingkat kesalahannya jauh melebihi dari toleransi tingkat kesalahan prediksi yang biasanya kurang dari 10 %,” ucapnya.

Hal lainnya yang menunjukan bahwa tidak ada perubahan kinerja Pemkab Subang yang signifikan pada semester pertama tahun 2019, adalah tidak berubahnya target peneriman PAD, yang hanya ditargetkan Rp 473,72 Miliar atau 14,90 % dari total target pendapatan Rp3,18 triliun. Padahal pada awal tahun 2019 Pemkab Subang telah menaikan NJOP PBB, yang tentunya karena kenaikannya sangat tinggi yang akan berpengaruh terhadapnya besarnya PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak PBB Kabupaten Subang.

“Atas dasar hal-hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan sebagai berikut : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terkoreksinya penetapan silpa tahun 2018 yang mencapai 75,93 % ?

Apakah kenaikan PBB yang cukup tinggi pada awal tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD ?” tanya H Aming.

(Abdulah)

Komentar