Presiden Jokowi Ancam akan Memutus Bantuan Jika Digunakan untuk Beli Rokok dan Pulsa

InilahOnline.com (Pekalongan-Jateng) – Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kota Pekalongan menyampaikan bantuan kepada Seribu keluarga penerima manfaat (KPM), yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di halaman SMA 1 Kajen Kabupaten Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memastikan pencairan bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari 2018. Sebanyak 10 juta KPM akan mendapat Rp 500 ribu pada pencairan tahap pertama tersebut. Adapun total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp 1,89 miliar yang akan diberikan dalam empat tahap.

“Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu pulsa dan rokok maka akan langsung dicabut,” ujar Jokowi Senin (15/1/2018).

Sebagaimana diketahui pada 2017 pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp 40,2 miliar untuk 21.282 KPM di Kabupaten Pekalongan, dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp 1,8 triliun, dan pada 2018, jumlah KPM bertambah sebanyak 15.440 sehingga total KPM yang berhak menerima bansos PKH sebanyak 36.772.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap pemerintah daerah berpartisipasi aktif, ikut mengawasi pelaksanaan program PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT) serta Bansos Pangan.

Namun terkait bantuan pangan non tunai (BPNT), pihaknya meminta agar kualitas barang pasokan pangan di E-Warong guna meminimalisir komplain keluarga penerima manfaat. Utamanya beras, sehingga bisa dikonsumsi secara layak, tepat kualitas,tepat waktu dan tepat jumlah.

“Bantuan Pangan Non Tunai sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) bagi penerima manfaat harus dapat dijaga kualitasnya. Keluarga penerima manfaat harus dapat menikmati beras yang berkualitas, pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e-warung dengan menggunakan KKS,”paparnya seperti dilansir Tribunjateng.com.

Khofifah menambahkan, tahun 2018 BPNT yang disalurkan pemerintah hanya dibatasi beras dan telur.Hal ini sesuai pedoman umum bantuan pangan non tunai yang baru diterbitlan oleh Kemenko PMK, dikarekan kedua bahan pokok tersebut paling banyak menyedot pengeluaran keluarga kurang mampu dan sebagai upaya pemenuhan kecukupan gizi yang saat ini paling dibutuhkan.

Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah Rp 2,5 juta KPM di tiap tahapan.

“Dalam tahap awal ini perluasan BPNT dilaksanakan di 29 Kabupaten dan Kota, saat ini sudah berjalan di 44 kota dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober nanti mampu mencapai 10 juta KPM, selanjutnya tolong dipastikan bahwa bansos pangan sudah sanpai kepada penerima manfaat setiap tanggal 25 setiap bulannya,”ujarnya.(Suparman)

banner 521x10

Komentar