Cibinong – Pemerintah Kabupaten Bogor berharap agar penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong mampu meningkatkan performa RSUD Cibinong sebagai rumah sakit yang terakreditasi. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar ketika menerima Tim Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang dipimpin oleh dr. Dahsriati. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Camalia, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno, dan perwakilan dari beberapa SKPD di lingkup Kabupaten Bogor.
Menurut Adang, pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya bukan hanya merupakan usaha untuk meningkatkan angka IPM dan meraih prestasi di bidang kesehatan, akan tetapi lebih dari itu, merupakan kegiatan lintas sektor dan lintas program untuk membangun paradigma hidup sehat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
“Dalam konteks ini, keberadaan dan perkembangan RSUD sebagai pemberi layanan kesehatan sangat penting dan strategis serta menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, dengan pendekatan layanan terbaik yang harus diupayakan berpihak kepada pasien atau masyarakat luas,” ujar Adang.
Adang juga menambahkan agar penilaian akreditasi RSUD Cibinong juga memberikan kontribusi bagi tercapainya salah satu penciri termaju Kabupaten Bogor, yaitu seluruh RSUD dan Puskesmas Terakreditasi.
“Seluruh Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Bogor (RSUD Ciawi, Cileungsi, Cibinong dan Leuwiliang) harus terakreditasi, kita upayakan semaksimal mungkin untuk menuju kesana. Karena disamping itu kita juga mempunyai penciri termaju lainnya di bidang kesehatan, yakni seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan dan angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia” tambah Adang.
Sementara itu dihadapan Tim Surveyor Akreditasi, Direktur Utama RSUD Cibinong Tri Wahyu Harini, memaparkan bahwa RSUD Cibinong merupakan rumah sakit kelas B yang berada di kawasan Cibinong Raya (Pusat Kegiatan Wilayah. Disamping itu RSUD Cibinong juga terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain, ketersediaan tempat tidur berjumlah 381, 19 instalasi, 18 layanan spesialis dan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD).
“Penerapan PPK-BLUD menjadi nilai tambah yang signifikan, dikarenakan salahs atu persyaratannya adalah memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja” terang Tri(OCKY/DISKOMINFO)
Komentar