oleh

Tertibkan PKL Sawojajar dan Sekitarnya, Lurah Pabaton dan Lintas Sektoral Terapkan Policy Humanis, Siapa Bilang Problem PKL Harus Menahun?

Laporan: Mochamad Ircham

Siapa bilang problem PKL di Kota Bogor selalu jadi isu menahun? Buktinya, masalah PKL di sepanjang jalan sekitar satu kilometer kawasan Sawojajar, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor di bawah koordinasi Lurah ‘Millennials’ Andry Sinar Wahyudianto, alumnus STPDN 2009 kelahiran Bogor, 9 April 1987 dapat diatasi tanpa perlawanan relatif singkat, kurang dari seminggu, dengan kebijakan humanis lintas sektoral.
Sekitar 40 PKL sayur (produk basah) Sawojajar, kini bersama total 676 PKL binaan UMKM di Dewi Sartika, Pengadilan, MA Salmun dan Ardio secepatnya ditempatkan di lapak-lapak yang diatur empat lajur di Jalan Pamada. Alternatifnya di Pasar Jambu Dua dan eks Bioskop Presiden.

Ini adalah bukti nyata bahwa problem PKL tak harus jadi isu menahun, yang bertahan selalu masuk lembar visi, misi dan program kampanye Pilwalkot tiap lima tahun. Setelah walikota terpilih, dia tampil disorot media berada di tengah onggokan gerobak dan lapak PKL melakukan pencitraan di atas penderitaan wong cilik. Tapi jelang Pilwalkot periode berikutnya, isu PKL itu kembali dijadikan bagian kampanye pemikat untuk menangguk suara konstituen. Seolah tak ada solusi tuntas, dan sengaja menjadikan kasus PKL sebagai problem menahun.

“Setelah relokasi sesuai database yang ada di UMKM, tak boleh lagi ada penambahan PKL baru. PKL yang didata UMKM itu memang ada yang berKTP Kabupaten Bogor dan dari wilayah lain di luar Pabaton, tapi mereka sudah memperoleh surat binaan dari UMKM. Ini yang dijadikan referensi untuk penempatan di tempat baru nanti, yaitu Jalan Pamada dan alternatifnya di Pasar Jambu Dua dan lokasi eks Bioskop Presiden,” ungkap Andry ketika dikonfirmasi, kemarin.

Ayah dua anak itu menyatakan bahwa jumlah PKL di Pabaton sendiri sebenarnya sekitar 80 di Sawojajar, 107 PKL di Jalan Pengadilan dan 186 PKL di Jalan Dewi Sartika. Di antara mereka ada yang rutin berdagang setiap hari dari pagi hingga pukul 06.00. Ada yang tidak rutin. Mereka itu meliputi PKL basah, jual sayur dan PKL kering, jual bakso, gorengan, mie dan lainnya yang pakai gerobak dorong.

Bagaimana Anda menerapkan kebijakan, sehingga tak menimbulkan perlawanan sedikitpun dari para PKL? “Awalnya kami sosialisasikan program ini Agustus 2019. Pada 3 September kami mulai tahap pertama penertiban PKL dan cuma tiga hari, diikuti normalisasi di Jalan Sawojajar oleh dinas terkait, mulai dari perbaikan trotoir, pedestrian, saluran air, taman dan badan jalan. Di sela-sela itu ada patroli Satpol PP. Dan yang masih berjalan, seperti normalisasi saluran air oleh Dinas PUPR,” jelas mantan Kasie Pengamanan dan Pengawalan Satpol PP serta Kasubag Protokol yang didaulat jadi Lurah Pabaton pada Juli 2019 itu.

Andry sangat lega bisa berkoordinasi dengan aparat terkait, termasuk Lurah Cibogor dalam menertibkan PKL yang menjadi masalah menahun itu. Ke depannya, ia berharap kawasan yang ditargetkan walikota jadi kawasan tertib PKL benar-benar terwujud, sehingga lokasi yang tadinya semrawut dengan PKL menjadi bersih dan indah dipandang mata.

Untuk itu, menurut pengamat tata kota, pasti investasi kian mengalir dan pengusaha tak enggan menyalurkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) mereka dalam menunjang keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, termasuk menyejahterakan para PKL sebagai tulangpunggung ekonomi nasional. “Itu efek domino yang dihasilkan dari kebijakan penataan PKL yang humanis,” tandasnya.

Komentar