INILAHONLINE.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan meminta bantuan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melanjutkan transportasi massal Biskita Transpakuan di wilayah Kota Bogor.
Musababnya, anggaran operasional Biskita Transpakuan melalui APBD tahun 2025 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dianggap cukup minim.
Mengingat, pengelolaan Biskita Transpakuan sendiri sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pemkot Bogor tanpa adanya subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) lagi.
“Kami masih berupaya akan mengajukan meminta bantuan kepada Kementerian bahwa Kota Bogor berkomitmen melanjutkan angkutan massal yang selama ini dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi.
Diketahui, biaya operasional Biskita Transpakuan tahun 2025 hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp10 milliar untuk satu tahun pengelolaan.
Adapun, perkiraan untuk pengelolaan Biskita Transpakuan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp56 miliar dalam satu tahun beroperasi.
Selaku Pj Sekda Kota Bogor, ia berharap, dengan adanya surat yang diajukan oleh Pemkot Bogor kedepan bisa ada perubahan terkait pembiayaan Biskita Transpakuan.
“Kita minta lagi kepada mereka untuk membantu. Sekarang sedang berjalan mudah-mudahan dalam perjalanan ada perubahan,” kata Hanafi.
Diketahui, DPRD Kota Bogor telah mengesahkan APBD Kota Bogor untuk tahun 2025. Didalam APBD tersebut biaya operasional Biskita Transpakuan hanya dianggarkan Rp10 milliar.
“Kemampuan anggaran saat ini banyak yang diperlukan. Jadi mami baru bisa menganggarkan untuk buy the service (BTs) itu sekitar Rp10 miliar,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil.
“Berharapnya nanti ada juga kebijakan provinsi ataupun pusat terhadap kontribusi kegiatan BTS itu. Karena anggaran operasional untuk melanjutkan BTS ini memang cukup besar bagi Kota Bogor,” pungkasnya. (Ian Lukito)
Komentar