oleh

ATR/BPN Provinsi Jateng Serahkan Sertifikat 3.236 Bidang Tanah Kepada 2.358 KK

INILAHONLINE.COM, SEMARANG — ATR/BPN Provinsi Jateng serahkan sertifikat sejumlah 3.236 bidang tanah dengan luas 237,87 hektar kepada 2.358 Kepala keluarga yang tersebar luas di lima kabupaten.

” Penyerahan sertifikat itu diserahkan Presiden secara langsung bersama 26 provinsi dan 127 kabupaten di Istana Negara Bogor secara daring dengan provinsi lain. Jadi secara keseluruhan jumlahnya 124.120 bidang tanah dengan luas 62.936 hektar kepada 90.802 kepala keluarga,” ujar Kakanwil ATR/BPN Jateng Dwi Purnama dalam penyerahan dilakukan Gubernur Jateng kepada penerima sertifikat di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Rabu (22/9/2021).

Dijelaskan Dwi, dari lima kabupaten yang terima sertifikat diantaranya, kabupaten Semarang 1.500 sertifikat seluas 67,8 hektare kepada 836 kepala keluarga berasal dari tanah negara bekas HGU.

Kabupaten Purbalingga 300 bidang seluas 8,44 hektar kepada 276 kepala keluarga yang berasal dari LR tahun 1995. Kabupaten Cilacap 686 bidang seluas 114,45 hektar kepada 617 kepala keluarga berasal dari pelepasan kawasan hutan tahun 1986.

Kabupaten Brebes 550 bidang seluas 23,45 hektar kepada 617 kepala keluarga berasal dari LR tahun 1982. serta Kabupaten Kendal dengan 200 bidang dengan luas 23,63 hektare kepada 95 kepala keluarga dari LR tahun 1970.

“Penyerahan sertifikat ini dilaksanakan di Pendopo Bupati dan dihadiri oleh Kepala Daerah masing- masing. Namun khusus sertifikat dari kabupaten Semarang diserahkan di Gradhika Bhakti Praja oleh Gubernur Jateng,” ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, penerima sertifikat dari Kabupaten Semarang hanya diwakili 30 penerima yang dilakukan secara simbolis.

Sementara itu, Sutrisno mengaku, setelah berjuang selama 21 tahun, yang tergabung dalam Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyatl (P3TR) di Kabupaten Semarang, akhirnya mendapatkan sertifikat redistribusi tanah seluas 198 hektare di lereng Gunung Ungaran. Sertifikat tersebut diserahkan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (22/9/2021). 

“21 tahun (memperjuangkan tanah ini). Lawan saya tidak main-main, banyak pihak, macam-macam. Tidak semudah itu, banyak ganjalan-ganjalan,” katanya saat ditemui usai acara.

Sebelumnya, Sutrisno juga sempat menceritakan kepada Gubernur Ganjar Pranowo terkait sejarah tanah tersebut. Bahkan ia menceritakan sangat runtut mulai sejak kependudukan Belanda dan Jepang di Indonesia sampai masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

“Tahun 1955 diterbitkan surat leter D untuk bayar pajak. Lalu sekitar tahun 1965 para petani dikumpulkan dan dilarang menginjakkan kaki di tanah itu karena di tempat itu akan dibuat latihan tanam sampai tahun 1969. Tahu-tahu tanah itu diakui oleh PT Sinar Kartasura,” katanya.

Selanjutnya sejak tahun 2000 P3TK memperjuangkan agar tanah tersebut di-redistribusi. Perjuangan panjang itu akhirnya berhasil setelah ada program redistribusi tanah objek agraria.

“Setelah mendapatkan ini, sertifikat akan disimpan dengan catatan, nanti ada surat edaran kepada para petani, jangan sekali-kali tanah ini dijual,” ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan para petani di Kabupaten Semarang itu sudah puluhan tahun tidak mendapatkan haknya. Setelah ada redistribusi tanah objek agraria akhirnya akses dan hak petani kembali didapatkan.

“Saya kira reforma agraria redistribusi tanah ini bagian dari yang ditunggu. Masyarakat sangat menunggu, pasti mereka sangat senang sekali karena akhirnya mendapatkan kepastian dan mereka bisa menggarap untuk kesejahteraan mereka,” katanya.

Dukung Perangi Mafia Tanah

Ganjar juga mendukung Presiden Joko Widodo untuk memerangi mafia tanah. Menurutnya, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun.

“Sekali lagi, apa pun (caranya). Apakah itu tekanan, administrasi, dan tidak jarang juga mempengaruhi kawan dari BPN. Banyak sekali caranya. Komitmen itu bagus bahkan presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung (mafia tanah),” jelasnya.

Komitmen untuk memberantas mafia tanah itu, lanjut Ganjar, membuat masyarakat tenang. Mereka yang memiliki sertifikat dan legalitas yang jelas terkait hak atas tanah dan kepemilikan tidak dapat digugat lagi.

“Itulah kepastian yang sudah disampaikan presiden tadi. Mudah-mudahan mereka (mafia tanah) semua berhitung apabila akan mengganggu hak atas tanah milik orang lain,” kata Ganjar.(Suparman)

Komentar