oleh

Dana Pokir Desa Bojonegara Diduga Jadi Ajang Bancakan

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Para pelaku tindak pidana korupsi bukan orang-orang susah yang butuh uang buat bayar sewa rumah atau orang kelaparan yang tak pernah punya uang untuk makan. Mereka adalah orang-orang kaya yang memiliki harta berlimpah dan memiliki jabatan di posisinya, mereka memang cinta uang yang tak pernah merasa cukup dan puas dengan harta yang dimilikinya.

Tengok saja seperti pengelolaan Keuangan Desa TA 2018 di Desa Bojonegara, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, bersumber dari APBD Kab.Subang TA 2018 yang lazim disebut Bantuan Desa (Bandes) yang diusung melalui pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan, dulu populer disebut dana aspirasi Dewan diduga jadi ajang bancakan.

Prakteknya dengan menyunat dana program dan mengurangi volume dan kualitas matrial proyek/kegiatan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/desa.

Pemagaran Makam blok Bojong Asem diduga mangkrak

Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber dihimpun awak media menyebut, penyelewengan dana itu terjadi mulai dari klaim sepihak, pungutan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek nepotisme, hingga yang paling parah dugaan adanya proyek fiktip.

Disebut fiktip lantaran wujudnya tidak ada (tidak dikerjakan-Red) sementara Surat Pertanggung Jawaban dibuatkan seolah-olah kegiatannya telah dilaksanakan sesuai proposal, seperti tidak direalisasikannya Rabat beton Jalan Gambar- Panyurungan (Lanjutan) sebesar Rp.30 juta. Selain itu bantuan kelompok Domba dan ayam bangkok KSM “ Idaman” sebesar Rp.30 juta dan kelompok ternak Domba “Hanjuang” sebesar Rp.25 juta yang tidak jelas juntrungannya.

Rencana lanjutan Rabat Beton Jalan Gambar-Panyurungan diduga tidak direalisasi (fiktip)

Sementara penyelewengan dana bermodus pengurangan volume dan kualitas seperti pemagaran Makam Bojong Asem, berbiaya Rp.150 juta yang mangkrak, “fisiknya hanya direalisasi 40 % bahkan 30 % saja. Begitu pula pengadaan sound sistem sebesar Rp.75 juta dan umbul-umbul sebesar Rp.25 juta hanya direalisasi 50 %- 60 % saja,” ujar sumber

Masih menurut sumber, praktek nepotisme dan pungli juga mewarnai penyelewengan dana pokir itu, seperti memenuhi permintaan fee. Besaran fee yang telah disetor kepada oknum anggota Dewan yang terhormat (Aspirator) berkisar antara 10%-30% dari total dana yang dikucurkan.

“Sebelum dana dikucurkan calon penerima dana telah bersepakat dahulu dengan oknum petinggi Partai, anggota dewan yang terhormat dan pejabat tertentu mengenai besaran fee,” ucap sumber.

Kades Bojonegara ketika dikonfirmasi melalui surat Nomor : 66/JP/Biro-Sbg/Konf/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 tidak memberi jawaban.

Dikesempatan terpisah, aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI (LI-TPK AN RI) Kab.Subang Syamsudin Rosid,SH saat dimintai tanggapan di kantornya belum lama ini sangat apresiatif. Pihaknya berjanji akan segera menelusuri kasus itu, setelah diperoleh data dan fakta hukum akan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Syamsudin menilai, bahwa oknum-oknum yang terlibat bancakan dana Pokir itu dikatagorikan perbuatan korupsi. Melihat kondisi seperti ini, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan menyeret oknum yang terlibat hingga ke meja hijau.

Upaya tersebut, kata Syamsudin merupakan hal yang urgen sebagai upaya menegakan supremasi hukum sebelum permasalahannya semakin meluas.

(CJ/Abdulah)

Komentar