oleh

IPW Mendesak Presiden Jokowi Tegur Kapolri Untuk Penuhi Janjinya Berantas Mafia Tanah

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memenuhi janjinya memberantas mafia tanah. Pasalnya, konflik agraria dan sengketa lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat. Demikian dikatakan Kertua IPW, Sugeng Teguh Santoso melalui siaran pers yang diterima inilahonline.com, Rabu (27/10/2021)

“Permintaan dan harapan kami, terutama mengenai permasalahan lahan milik petani anggota Koperasi Petani Sawit Mandiri (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau yang dirampas pemodal,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sangat berkomitmen dalam memberantas mafia tanah dan Presiden Jokowi meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Lantaran, konflik agraria dan sengketa lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat. 

“Oleh karena itu, ditegaskan presiden, jangan sampai ada penegak hukum yang justru melindungi para mafia tanah dan berharap Polri memperjuangkan hak masyarakat serta menegakkan hukum secara tegas,” kata Sugeng Teguh Santoso yang akarab dipanggildengan sebutan STS. 

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, SH, MH.

Lebih lanjut Sugeng mengatakan, atas arahan presiden tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk satgas anti mafia tanah dan telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Tapi, nyatanya tidak semua kasus mafia tanah dituntaskan oleh pihak kepolisian karena ada “tangan kuat” yang mengawalnya. 

“Bahkan, masyarakat yang mengadukan sengketa lahan dan aktor mafia tanah justru dikriminalisasi oleh polisi dengan menjahit benang merah kasus lainnya untuk dijadikan tersangka. Hal ini terjadi dengan kasat mata dialami oleh  Ketua Kopsa-M, Anthony Hamzah yang memperjuangkan pengambilalihan lahan milik petani sawit sesuai keputusan rapat anggota koperasi,” ungkap Pendiri dan Deputi Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) (1997-1999) itu.

Ketua IPW ini menjelaskan, bahwa Laporan Polisi yang dibuat Anthony Hamzah pada tahun 2016 ke Polda Riau dengan nomor: STPL/426/VIII/2016/SPKT/RIAU tertanggal 10 Agustus 2016 tentang dugaan penjualan lahan petani Kopsa-M seluas kurang lebih 300 hektar, tidak diproses sampai sekarang. Justru yang terjadi saat ini, Anthony Hamzah dikriminalisasi sebagai otak penyerangan komplek perumahan karyawan PT. LI

Foto : Ilustrasi / Net

“Dalam penyerangan tersebut, diduga pihak PT. LI dengan mengerahkan preman dengan dana Rp 600 juta pada 15 Oktober 2020 padahal koordinator aksi demo yang saat ini didakwa di pengadilan, Herman Sakti menyatakan tidak pernah disuruh oleh Anhony Hamzah,”  jelasnya.

Masih kata Sugeng, disamping itu, Anthony juga akan dikaitkan dengan peristiwa penggelapan buah sawit milik koperasi yang bermitra dengan PTPN V dengan tersangka Kiki Islami Parsha dan Samsul Bahri.Kedua kasus itu diproses oleh Polres Kampar. 

“Persoalan tidak ditanganinya laporan polisi di Polda Riau dan kriminalisasi terhadap Anthony menjadikan terjadinya konflik horisontal antar para petani anggota Kopsa-M. Akibatnya, konflik agraria seperti yang disampaikan Presiden Jokowi tidak akan terselesaikan,” papar Sugeng yang juga alumni FH UI.

Untuk itu IPW itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus mengambil alih permasalahan sengketa lahan yang dilaporkan koperasi petani sawit makmur di Polda Riau pada 2016. Hal ini wajib dilakukan, sebagai janji Kapolri kepada Presiden Jokowi dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. “Karena, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada masyarakat harus ditegakkan,” pungkasnya. (Piya Hadi)

banner 521x10

Komentar