oleh

Sekjen DPP Peradi : Pejabat Publik Tidak Boleh Bawa Simbol Kelompok Tertentu

InilahOnline.com (Kota Bogor) – Sekjen DPP Peradi, Sugeng Teguh Santoso (STS). Angkat bicara dalam menanggapi. Kejadian salah kostum (saltum) yang kepada Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono saat memimpin sidang rapat Paripurna. Rabu (5/7/2017) dalam ruang rapat paripurna Jalan Kapt. Muslihat No. 21 Kec-Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Dikatakan STS, jabatan srategis politis seperti Ketua Dewan, Wali Kota, Ketua Fraksi dan Wakil-Wakil Ketua, adalah jabatan wilayah publik, yang pada dirinya melekat protokoler yang harus di taati, salah satunya dalam hal berpakaian. Dan itu sudah menjadi kewajiban yang harus disadari.

“Jadi, pada acara-acara resmi atau agenda khusus mereka harus mencerminkan sebagai pejabat publik tidak bolek membawa satu simbol partai, ormas atau simbol-simbol yang bersifat kelompok tertentu. Karena itu ada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan,” kata bakal calon Wali Kota Bogor dari jalur independen.

STS menambahkan, beliau (ketua DPRD, red) bukanlah orang baru dalam politik dan tahu tentang protokoler pakaian. Bisa dilihat bahwa beliau sedang mengangkat satu simbol kelompok tertentu, dan itu tidak diperbolehkan dalam agenda rapat paripurna.

Baca jugaPimpin Rapat Paripurna Gunakan Pakaian Ormas, Ketua DPRD Kota Bogor Diprotes

Ini menjadi peringatan bagi beliau untuk tidak semau-maunya, karena beliau ini sebagai pejabat publik. Jika tidak, partai harus menarik kadernya ini, atau dari pihak yang bersangkutan membuat pernyataan maaf, baik kepada lembaga, masyarakat ataupun kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Karena ini menyangkut persoalan tentang ketaatan kode etik. Jika dilaporkan ke BKD dan menetapkan ini ada kesalahan, tentu ada sanksi yang diberikan bisa berupa teguran sampai pemberhentian dari jabatan Pimpinan Dewan.

“Kita lihat saja apakah hal itu dilaporkan atau tidak dan apakah setelah dilaporkan BKD-nya bekerja sesuai fungsinya atau tidak,” katanya. (Iqbal)

Komentar