INILAHONLINE.COM, PEMALANG – Ratusan petani yang tergabung dalam Petani Bersatu Untuk Pemalang (PETUALANG) menggelar aksi unjukrasa (unras) sejak pukul 09.00 WIB pagi di depan kantor Bupati Pemalang. Aksi yang diikuti dari perwakilan pimpinan kelompok tani di Kabupaten Pemalang ini, memprotes adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani, Jumat (27/4/2018).
Massa yang melakukan longmarch dari alun-alun Kabupaten Pemalang menuju kantor Bupati ini menyuarakan penolakan terhadap kartu tani yang tidak berpihak, massa aksi sambil membentangkan spanduk dan beberapa poster betuliskan Buruh tani tak butuh kartu tani, petani pemalang tolak kartu tani, petani tak butuh kartu tani dan lain sebagainya, juga meneriakkan penolakan adanya program pemerintah terkait Kartu Tani yang dirasa hanya menyusahkan petani saja.
“Kartu tani yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo kala itu, nyata tidak mendukung petani dalam produksi. Kartu tani yang dijadikan alat untuk mengatur peredaran dan distribusi pupuk rupanya justru menambah persoalan bagi petani,” tutur Sudarto Koordinator Lapangan Aksi dalam orasinya di depan Kantor Bupati Pemalang, sebagaimana rilis yang diterima redaksi www.inilahonline.com.
Menurutnya, pupuk yang menjadi kebutuhan pokok dalam produksi petani, harusnya dipermudah dalam mendapatkannya, tidak dipersulit dan di buat njlimet terkait administrasi seperti ini. Selain itu, dalam prasyarat mendapatkan pupuk para petani diharuskan mempunyai tabungan di bank.
“Kalau petani tidak mempunyai tabungan, maka petani tidak bisa mendapatkan pupuk. belum lagi syarat lain mendapatkan kartu tani, petani harus menunjukkan surat tanah/sertifikat tanah atau surat pajak tanah sebagai acuan untuk RDKK. Lha, bagaimana nasib petani yang menggarap lahan perhutani atau petani yang menyewa lahan dan orangnya jauh dari desa tersebut?,” kata Sudarto.
Dia menambahkan, melihat peran penting dan besarnya tanggungjawab petani dalam menjaga keberlangsungan hidup petani dalam hal ini pangan, harusnya pemerintah mengeluarkan program yang meringankan beban petani.
“Bukannya mempersulit petani. Maka dari itu, kami dari Petani Bersatu untuk Pemalang (PETUALANG) menolak kartu tani yang dikeluarkan dimasa kepemimpinan Ganjar Pranowo dan meminta pemerintah untuk mencabut kartu tani,” tandasnya. (Red)
Komentar