INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Calon Gubernur Jateng nomor urut 2 Sudirman Said kembali menegaskan, bahwa Jawa Tengah harus dipimpin oleh pemimpin yang bersih dari budaya korupsi. Oleh karena itu, budaya korupsi adalah budaya kuno yang harus ditinggalkan.
”Di era teknologi informasi yang begitu pesat kemajuannya,kejahatan semakin mudah untuk diungkap. Jadi harus ditinggalkan budaya korupsi tersebut,”katanya kepada awak media seusai memberikan kuliah umum tentang Kepemimpinan yang bersih, jalan menuju kesejahteraan yang lestari di Unissula Semarang.
Menurutnya,pemimpin yang bersih, berintegritas dan kompeten yang bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat, bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, tidak ada kepentinganpribadi dankelompok di belakang kepalanya.
”Jika di Indonesia ingin maju harus ada pemimpin yang bersih di seluruh level kepemimpinan. Jadi hanya pemimpin yang bersih dan kompeten yang mampu membereskan segala kerumitan dan mampu memberikan kesejahteraan yang lestari,”paparnya.
Ia menjelaskan, saat ini durasi orang menyimpan kejahatan makin pendek, karena sosial media menjadi alat yang ampuh untuk mengungkap segala perbuatan manipulai dan korupsi.
”Jadi sulit menyembunyikan kejahatan di era sekarang, karena kalau ada yang masih maukorupsi dalam situasi seperti ini, orang itu sudah ketinggalanjaman,”ujarnya.
Meski demikian dalam kuliah umum di hadapan komunitas akademik Unissula, pihaknya tidak setuju dengan wacana meninjau ulang pemilihan langsung kepala daerah yang dilontarkan pimpinan KPK. Apalagi KPK meminta supaya dilakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan pilkada.
KPK berpendapat besarnya biaya Pilkada langsung membuat korupsi tumbuh subur di daerah, sehingga pilkada langsung perlu ditinjau ulang.
”Jika wacana ini dijalankan berarti merupakan kemundurandalam proses demokrasi. Demokrasi tidak boleh mundur, harus terus maju dan terus diperbaiki prosesnya. Saya tidak setuju dengan wacana itu,”sergahnya.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh ditarik ke belakang, tetapi yang harus dilakukan adalah mendidik masyarakat untuk memilih kandidat dan berkompeten dalam pilkada. ”Sekali lagi saya tidak setuju peninjauan ulang pilkada langsung tersebut,”pintanya.(Suparman)
Komentar