Tahun 2018, Pilkada dan Pileg Harus Berkualitas

Politik460 Dilihat

Inilahonline.com (Kota Bogor) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar tahun 2018 mendatang diharapkan berkualitas dan berintegritas. Hal itu diungkapkan Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Bogor Hanafi yang ditemui seusai membuka Seminar Isu-isu strategis Pilkada dan Pemilu yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor di Bale Seda Kencana, BKPP Bogor, Selasa (16/05/2017).

Menurut Hanafi, dengan dibukanya pintu demokrasi dimulailah pembinaan politik kepada masyarakat. Namun untuk menyamakan persepsi dalam Pilkada dan Pemilu tentu ada perbedaan persepsi antar lembaga atau organisasi. Adanya perbedaan persepsi itu tidak menutup kemungkinan adanya gesekan-gesekan. “Gesekan itulah yang kami kurangi dengan cara mensosialisasikan, berkomunikasi dan bersilaturahmi antar elemen yang terkait dengan Pilkada dan Pemilu,” kata Hanafi.

Pada Pilkada dan Pemilu ini peran pemerintah sangat diperlukan. Kondisi pemerintah yang kondusif itulah yang sangat diperlukan, sehingga ada aturan dan regulasi yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih jauh melangkah terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Hanafi menambahkan, salah satu persiapan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan memberikan hibah kepada KPU. Hibah yang diberikan pada tahun 2017 dan tahun 2018 nilainya kurang lebih sebesar Rp. 39 miliar sesuai dengan kebutuhan tahun 2017 sampai 2018.

Begitu pula kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan TNI lanjutnya, Pemkot Bogor memberikan hibah untuk pengamanan Pilkada dan Pemilu. Pemerintah mendukung dari sisi pengamanan karena pilkada dan pemilu rentan akan adanya gesekan.

Pemkot Bogor berharap kondisi yang terjadi di beberapa wilayah tidak terjadi di Kota Bogor. Ia menginginkan kondisi yang kondusif, sehingga semua yang mengakibatkan terjadinya gesekan dapat dihindari termasuk pegawai dan PNS.

“PNS bisa memberikan masukkan suara, tetapi yang tidak boleh itu berkelompok dengan mensosialisasikan seperti layaknya partai politik. Kami sudah mengumpulkan Camat, Sekcam, Lurah dan Seklur untuk menyampaikan bahwa kita harus mendukung pelaksanaan, bukan mendukung salah satu kontestan,” tegas Hanafi. (Tria/Foto: Hari) SZ

banner 521x10

Komentar